Sebutkan 3 syarat suatu daerah dapat melakukan pemekaran

adanya wilayah,pemerintah dan rakyatnya

1. Syarat Administratifa.       Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota (dengan melampirkan Keputusan BPD dan Keputusan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain dengan menapai 2/3 dari jumlah BPD); mencakup :1)     Persetujuan nama calon kabupaten/kota;2)     Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;3)     Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota;4)     Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);5)     Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di DOB;6)     Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil, dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon kabupaten/kota;7)     Persetujuan penyerahan sarana prasarana perkantoran untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berada di wilayah DOB, dari kabupaten induk kepada kabupaten/kota baru. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan dengan ganti rugi atau tukar menukar;8)     Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjadi cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.b.       Keputusan bupati/walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :1)     Persetujuan nama calon kabupaten/kota;2)     Persetujuan lokasi calon kabupaten/kota;3)     Persetujuan pelepasan kecamatan menjai cakupan wilayah calon kabupaten/kota;4)     Persetujuan pemberian hibah untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);5)     Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah untuk pertama kali di DOB;6)     Persetujuan penyerahan kekayaan daerah berupa barang bergerak dan tidak bergerak, personil dokumen dan hutang piutang kabupaten/kota untuk calon DOB;7)     Penetapan lokasi ibukota kabupaten induk yang baru apabila lokasi ibukota kabupaten induk menjasi  cakupan wilayah kabupaten/kota yang akan dibentuk.c.       Keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :1)     Persetujuan pemberian bantuan dana untuk calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);2)     Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kota;3)     Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten/kota;4)     Persetujuan pelepasan aset provinsi berupa sarana perkantoran yang dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota yang dibentuk. Aset lainnya yang bukan untuk pelayanan publik dapat dilakukan pelepasan hak dengan ganti rugi atau tukar menukar.d.       Keputusan gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota; mencakup :1)     Persetujuan pemberian bantuan dana untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon kabupaten/kota (minimal 2 tahun berturut-turut sejak peresmiannya);2)     Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di kabupaten/kota baru;3)     Persetujuan nama calon kabupaten/kota, cakupan wilayah calon kabupaten/kota dan calon ibukota kabupaten/kota;4)     Persetujuan memindahkan personil dari provinsi dan berkoordinasi dengan pemerintah, gubernur dan bupati/walikota terhadap personil di wilayah kerjanya yang akan dipindahkan ke kabupaten/kota yang baru dibentuk.e.       Rekomendasi Menteri
2. Syarat Teknisa.       Hasil kajian daerah, meliputi :1)     Kemampuan ekonomi;2)     Potensi daerah;3)     Sosial budaya;4)     Sosial politik;5)     Kependudukan;6)     Luas daerah;7)     Pertahanan;8)     Kemananan;9)     Kemampuan keuangan;10) Tingkat kesejahteraan masyarakat;11) Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.b.       Buku kabupaten/kota dalam angka terbitan terakhir untuk semua kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi;c.       RPJM Kabupaten/Kota;d.       Potensi masing-masing kecamatan/profil kabupaten/kota;e.       Monografi masing-masing kecamatan
3. Syarat Fisik Kewilayahana.       Cakupan wilayah, meliputi :1)     Pembentukan provinsi minimal 5 kabupaten/kota;2)     Pembentukan kabupaten minimal 5 kecamatan;3)     Pembentukan kota minimal 4 kecmatan.b.       Peta wilayah dilengkapi dengan daftar nama kecamtan dan desa/kelurahan yang menjadi cakupan calon kabupaten/kota serta garis batas wilayah calon kabupaten/kota, nama wilayah kabupaten/kota di provinsi lain dan provinsi yang sama, nama wilayah laut atau wilayah Negara tetangga yang berbatasan langsung dengan calon kabupaten/kota;c.       Peta wilayah dibuat berdasarkan kaidah pemetaan yang difasilitasi oleh lembaga teknis (BAKOSURTANAL, Direktorat Topografi TNI-AD untuk wilayah daratan, Dinas Hdro Oseanografi TNI-AL untuk wilayah kepulauan);d.       Peta wilayah kabupaten/kota dibuat sesuai dengan kaidah pemetaan dari peta dasar nasional dengan skala 1:100.000 s/d 1:250.000 untu kkabupaten, dan skala antara 1:25.000 s/d 1:50.000 untuk kota.